REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mendukung penuh rencana pemindahaan ibu kota negara karena melihat kondisi DKI Jakarta saat ini yang sudah semakin padat.
"Saya sejak April lalu telah menyampaikan bahwa ketika Presiden menyampaikan akan menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mempelajari pemindahan ibu kota, kami langsung mendukung," katanya, Rabu (5/7).
Amali mengatakan pemindahaan ibu kota itu merupakan kebutuhan karena kalau tidak segera dilakukan maka kondisi Jakarta 5-10 tahun akan datang tidak bisa dibayangkan. Namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada Bappenas untuk mengkaji lokasi-lokasi yang layak untuk dijadikan pusat Ibu Kota dan Jakarta disarankan khusus menjadi pusat ekonomi, perdagangan, dan bisnis.
"Pemerataan pembangunan, itu bisa didorong ke luar Pulau Jawa dan urbanisasi. Karena kalau tetap ada di Jakarta orang mau tidak mau tetap akan berbondong-bondong ke sini sehingga di luar Pulau Jawa sangat timpang," ujarnya. Tonton juga apa kata pengamat soal pemindahan ibu kota?
Politikus Partai Golkar itu menyarankan beberapa kriteria tempat yang bisa dijadikan Ibu Kota yaitu tidak terjadi kemacetan karena untuk memperlancar mobilisasi dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi di kawasan. Amali mengatakan untuk kawasan di Pulau Kalimantan, cukup representatif karena rata-rata lahannya masih sangat luas.
"Lingkungan dan akses kemana-mana mudah, Palangkaraya tidak pernah gempa dan masih sangat luas wilayahnya," katanya.
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota termasuk soal skema pendanaan direncanakan rampung tahun ini.
Sehingga pada 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Sejumlah aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.
Pemindahan ibu kota disebabkan karena pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lainnya di Indonesia. Namun jika hasil kajian menunjukkan ibu kota dipindahkan ke kota lainnya, maka kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana sedangkan Jakarta akan menjadi pusat bisnis serta keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika