REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault, mengecam sikap Kementerian Pemuda dan Olahraga (kemenpora) terkait proses renovasi Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Pramuka di Cibubur.
Adhyaksa menilai pihak kemenpora sejauh ini sangat tidak mendukung gerakan Pramuka. Pernyataan tersebut disampaikannya setelah pihak Kemenpora menyampaikan rasa kecewa mereka kepada Pramuka yang dianggap telah menghentikan secara sepihak rencana renovasi Buperta Cibubur.
''Kami yang lebih patut menyayangkan sikap Kemenpora yang tidak serius membantu Gerakan Pramuka, khususnya dalam upaya merenovasi Buperta yang akan dipakai sebagai venue Jambore Nasional 2016,'' ujarnya dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id di Jakarta, Senin (30/11).
Adhyaksa menjelaskan, sejak 2014 pihak Kwartir Nasional (kwarnas) sudah menyampaikan secara resmi kepada pemerintah dan DPR untuk renovasi Buperta Cibubur. Tapi baru enam bulan lalu anggarannya disetujui. Awalnya sebesar Rp 96 miliar lalu direvisi menjadi Rp 62 miliar. ''Itu pun pada awalnya proyek renovasi Buperta akan dikerjakan oleh pihak Kemenpora,'' ujarnya.
Selanjutnya persoalan itu muncul ketika Kwarnas Gerakan Pramuka diminta juga untuk menyerahkan sertifikat tanah Buperta yang notabene merupakan hak pakai atas nama Gerakan Pramuka untuk menjadi tanah milik Kemenpora. ''Tentu saja kami menolaknya. Kalau saya menyetujuinya, saya bisa dikutuk tujuh turunan oleh seluruh pramuka se-Indonesia,'' tandas mantan menteri Pemuda dan Olahraga ini.
Selain itu, menurut Adhyaksa, pihaknya juga tidak mau menerima proyek besar dengan waktu pengerjaan yang sangat singkat. Bersama jajaran pimpinan Kwarnas lainnya, ia sempat melakukan audiensi dan berkonsultasi dengan lembaga hokum, seperti KPK, Jaksa Agung dan BPK, yang intinya, agar Kwarnas Gerakan Pramuka lebih berhati-hati.
''Mengingat waktu yang super mepet, November dan Desember tahun ini, dan setelah menerima berbagai masukan, kami putuskan untuk menolak dana renovasi Buperta itu. Sejujurnya, kami sangat membutuhkan dana itu untuk kegiatan Jambore Nasional 2016, tapi kalau diteruskan ini bisa sangat berbahaya,'' ujarnya.
