REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Istana Kepresidenan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Indonesia (BEM SI) menyepakati empat poin perjanjian kebutuhan bahan pokok masyarakat dan pasokan bahan bakar minyak (BBM). "Tadi sudah diterima perwakilan mahasiswa, kami dialog ada empat poin yang disepakati bersama," kata Staf Kepresidenan Eko Sulistyo di Jakarta, Kamis (12/1).

Pihak Istana Kepresidenan menerima perwakilan BEM SI, Bagus untuk menyampaikan poin yang menjadi tuntutan mahasiswa kepada pemerintah. Sementara itu, perwakilan mahasiswa Bagus menyampaikan kekecewaannya karena tidak bertemu Presiden Joko Widodo.

Bagus menyampaikan, empat poin yang disepakati yakni pertama pemerintah atas nama Teten Masduki menjamin tidak akan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di seluruh Indonesia. Kedua, dampak kenaikan harga BBM tidak akan berdampak pada kenaikan harga bahan pokok.

Ketiga, pemerintah jamin kenaikan listrik dilakukan untuk kepentingan rakyat dan tepat sasaran, jika tidak tepat sasaran dapat dilaporkan ke PLN dan akan mendapat subsidi. Keempat, kenaikan harga pengurusan STNK atau BPKB untuk meningkatkan pelayanan kepolisian dan ada sosialisasinya seperti apa yang ingin ditingkatkan dan pemerintah menjamin itu, jika ada pelayanan yang tidak sesuai dapat dilaporkan.

Bagus menegaskan, jika ditemukan pelanggaran dalam waktu 90 hari, maka reformasi jilid 2 akan segera ditegakkan.

Hingga saat ini, sejumlah mahasiswa masih berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan Jakarta Pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika