REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Pendidikan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Itje Chodidjah menyambut baik sikap pemerintah dalam meninjau kembali buku-buku pelajaran yang akan dipakai pada tahun ajaran mendatang. Menurut dia, banyak buku yang tidak terdeteksi karena peredarannya di luar kontrol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
“Tidak terkontrol dengan baik dan kita memang harus cermat,” kata Praktisi Pendidikan Global Islamic School ini kepada Republika.co.id, Rabu (17/2).
Menurut Itje, deteksi peredaran buku akan lebih sulit lagi jika wilayahnya sangat jauh dari pusat perkotaan. Sekolah di wilayah seperti itu biasanya lebih suka memanfaatkan buku yang tersedia dan paling dekat dengan mereka. Kesesuaian isi dan kewajarannya jelas tidak terlalu dipikirkan mengingat kurangnya ketersediaan buku di wilayahnya.
Itje berpendapat, bacaan yang digunakan anak saat sekolah jelas berpengaruh kepada anak. Apabila bacaan mereka salah, maka pemikiran dan pengetahuannya pun akan keliru dan salah juga. Untuk itu, ia mendukung penuh adanya pe-reviewan kembali buku-buku yang digunakan sekolah.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyatakan, semua buku pelajaran yang masuk ke sekolah harus memenuhi sejumlah persyaratan. Instruksi ini mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2016/2017 nanti.
Anies mengatakan, buku yang digunakan sekolah harus mencantumkan nama penulis secara lengkap. “Ada buku yang penulisnya tim penyusun , nah ini siapa penulisnya? Kalau ada masalah kita mengontak ke siapa?” ujar Anies saat berkunjung ke Kantor Republika, Jakarta, Rabu (17/2).