REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) melalui Bank Sampah Nusantara (BSN) kembali membuka cabang. Kali ini BSN membuka dua cabang di Brebes sebagai upaya pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan berbasis komunitas dan pesantren.
Dua BSN terbaru diresmikan pada Ahad (12/2) lalu di Desa Kertabesuki Kecamatan Wanasari dan BSN Desa Bulusari Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, dibuka oleh Tim BSN LPBI NU Pusat. Dua cabang ini diharapkan dapat menjadi embrio BSN lain untuk selalu menyuarakan pelestarian lingkungan di Kabupaten Brebes.
"Acara ini merupakan rangkaian roadshow dalam rangka merayakan Hari Peduli Sampah Nasional 2017. Setelah ini, pembentukan BSN akan terus dilakukan, karena di tahun 2017 ini kita mempunyai target pembentukan 40 cabang BSN di seluruh Indonesia", kata Fitria Ariyani, Direktur Bank Sampah Nusantara LPBI NU dalam keterangan tertulis.
Sebelum dua cabang baru di atas dibuka, Tim BSN LPBI NU Pusat melakukan sosialisasi materi penyelamatan dan pelestarian lingkungan untuk masa depan. Serta menjelaskan manajemen BSN, mulai dari manajemen operasional, manajemen produksi dan manajemen pemasaran.
Sosialisasi yang pertama di lakukan di Desa Kertabesuki Kecamatan Wanasari dihadiri 30 orang warga yang mayoritas pengurus ranting Muslimat NU. Pendirian BSN ini ditandai dengan dokumentasi hasil karya kerajinan tangan dari koran bekas dan terpilihnya Rodhia sebagai kepala BSN Cabang Desa Kertabesuki.
Sosialisasi BSN dilanjutkan ke Desa Bulusari Kecamatan Bulakamba. Kegiatan yang dihadiri dihadiri 90 orang ibu-ibu PKK bertempat di balai desa. Sambutan dukungan diberikan oleh kepala desa, Saifuddin Trirosanto yang akan menganggarkan dana untuk kegiatan BSN di Desa Bulusari.
"Bank Sampah Nusantara kita ini baru berjalan, kami sangat butuh bantuan untuk kedepannya, supaya BSN di desa kita ini berjalan terus tanpa hambatan". Kata Endang Supri Lestari, kepala BSN Cabang Desa Bulusari terpilih di sambutan penutup acara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika