REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit menyampaikan bahwa APTB tidak dihapuskan keberadaannya, tapi manajemennya digabung dengan PT Transjakarta (TJ). APTB harus tunduk pada seluruh aturan PT TJ.

Ia pun menyampaikan bahwa Dishub memberikan waktu tiga bulan pada APTB untuk melakukan penyesuaian kondisi dengan aturan TJ. Meliputi logo, pembayaran, dan standar pelayanan minimum.

Selama ini, APTB kerap kali melakukan pelanggaran yang menciptakan ketidaknyamanan. Di antaranya, ugal-ugalan, ke luar jalur busway, dan sembarangan menaik-turunkan penumpang.

Belum lagi APTB yang ngetem. Jangan sampai APTB meng ganggu lalu lintas. "Mereka harus ikut pada standar operasional Trans jakarta. Termasuk, suhu ruangan, logo, dan sebagainya. Ini untuk keteraturan," tutur Benjamin di Balai Kota, Jumat (16/1).

Ia menyampaikan, tidak akan ada penambahan trayek dan bus APTB. Untuk ongkos, akan digunakan tarif per kilometer.

Selain itu, dualisme pembayaran akan dihapuskan. "Nanti, APTB tidak boleh lagi melakukan dualisme tarif. Bayarnya satu kali saja," ujar Benjamin.

Kebijakan ini nantinya mengarah pada peniadaan setoran. c97, ed: Erdy Nasrul

Ikuti Whatsapp Channel Republika