REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung, sangat berharap pembentukan panitia kerja (panja) 'Andi Nurpati' bukan untuk menjadi alat politik baru. Namun, pembentukan panja tersebut untuk mengungkap kebenaran soal temuan pemalsuan surat.
Dalam persoalan pemalsuan surat KPU ini, politisi PDIP tersebut menilai ternyata tak hanya satu kasus saja. Ternyata juga ada laporan baru dari kader Hanura daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur atas nama Azhari. Bahkan jika dilihat dari kasusnya, kasus tersebut juga memiliki kemiripan.
Pramono khawatir kasus pemalsuan surat yang terkuak ini hanya merupakan fenomena 'gunung es'. "Artinya, masih banyak kasus yang sama namun tak muncul ke permukaan. Karena itu, sepakat jika pembentukan ini benar- benar untuk mengungkap kebenaran," ujarnya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (15/6).
Disinggung adakah persoalan yang sama di internal kader partainya, Pramono mengatakan tidak ada. "Awalnya ada dua dari dapil Papua dan Lampung. Namun karena kita protes, kini tidak ada," imbuhnya.