BANDUNG - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2010-2014 di kampus Universitas Padjadjaran (Unpad) Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/7). Tim Sosialisasi Renstra dipimpin oleh Anggota BURT DPR RI, Theresia EE Pardede dengan anggota, Ferrary Romawi, Maimara Tando, Anton Sukartono Suratto (F-PD), Markus Nari (F-PG), Alexander Litaay, Djuwarto dan Surya Chandra Surapaty (F- PDI Perjuangan), H. Syaifullah Tamliha (F-PPP), Dedi Wahidi dan Mohammad Toha dari Fraksi PKB.
Ketua Tim Sosialisasi Renstra Theresia Pardede menjelaskan, tujuan sosialisasi ini untuk menyebarluaskan rencana kerja lima tahunan DPR kepada pemangku kepentingan (stakeholders) termasuk perguruan tinggi. "Kami ingin menyerap aspirasi dari berbagai pihak termasuk dari perguruan tinggi di Indonesia. Ini merupakan wujud tanggung jawab DPR kepada publik termasuk kepada kalangan civitas akademika sebagai pilar intelektulal," jelas politisi Partai Demokrat ini, dalam kata sambutannya.
Tere berharap, acara diskusi ini bisa menyerap aspirasi dan masukan bagi perbaikan Renstra ke depan, juga sebagai upaya menjalankan demokratisasi. Dia menambahkan, selain ke kampus Unpad, sosialisasi Renstra pada saat yang bersamaan juga dilakukan di kampus Universitas Tanjung Pura Pontianak dan Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat. "Sosialisasi untuk menyebarluaskan kepada stakeholders mengenai rencana kerja lima tahunan DPR termasuk agenda prioritas yang akan dicapai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat," paparnya.
Theresia Pardede memaparkan, Renstra memiliki visi “Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur”. Visi ini dijabarkan dalam misi, yaitu untuk mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efektif dan efisien, mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan, mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif, mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, rensponsif, dan akomodatif.
Visi dan Misi ini diwujudkan dalam tujuh Prioritas Pencapaian Renstra, yaitu penguatan kelembagaan, penguatan kehumasan DPR RI, kemandirian pengelolaan anggaran DPR RI, pengembangan prasarana utama, pengembangan perpustakaan parlemen, sarana representasi, dan pengembangan e-parliament.
“Mudah-mudahan dengan adanya sinergitas yang positif antara lembaga DPR RI dengan civitas akademika, kita bisa membuat pola-pola implementasi yang lebih terukur, supaya nantinya bisa berdampak positif pada kinerja DPR RI,” harap Theresia.
Rektor Unpad, Prof. Ganjar Kurnia dalam sambutannya mengungkapkan penghargaan dan terima kasihnya atas dipilihnya Unpad sebagai tempat sosialisasi Renstra DPR. Prof. Ganjar menjelaskan, sejak beridiri pada tahun 1957, Unpad kini memimiliki 16 fakultas serta sekitar 40.000 mahasiswa S1, S2, dan S3. Prof. Ganjar menginformasikan pada saat bersamaan juga sedang dilakukan diskusi antara pihak Unpad dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). “Sekarang banyak tayangan diskusi atau debat di televisi nasional yang dianggap sudah masuk ke ranah hukum, seperti pengadilan di luar pengadilan. Hal ini sedang kita diskusikan dengan KPI,” ujarnya.
Staf pengajar Fakultas Hukum Unpad Dr. Indra Perwira, S.H., M.H menyarankan agar Renstra dibuat dengan memperhatikan sistem hukum nasional. “Amanat konstitusi adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai cita-cita itu kira-kira apa yang dibutuhkan dalam hukum kita, seharusnya itu dulu yang dibuat,” saran Dr. Indra.
Anggota Tim Sosialisasi Renstra yang juga anggota Komisi IV DPR, Markus Nari mengatakan, hingga saat ini DPR hanya memiliki dua staf ahli, berbeda dengan eksekutif yang memiliki banyak staf ahli di setiap kementerian. “Kami harapkan perguruan tinggi bisa memberikan input. Jika seperti ini, pemerintah jauh lebih kuat daripada DPR,” jelasnya.
Markus mengatakan, selama ini citra DPR belum sesuai dengan rakyat, apalagi dengan minimnya staf ahli. Padahal banyak yang harus dikerjakan oleh DPR. Oleh karena itu, kerja sama dengan perguruan tinggi ini untuk bisa mengukur kinerja DPR. “Kami ingin menunjukkan pada masyarakat kalau DPR bekerja dan ada aturan main yang terarah,” ungkap Markus menjelaskan. (Roy.Tvp)
Ikuti Whatsapp Channel Republika