REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Tim penyidik yang menangani kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) memeriksa Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bambang Eka Cahya Widodo, sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri, Selasa (12/7).

Menurut Bambang, saat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak hanya surat MK tertanggal 14 Agustus 2009 saja yang bermasalah, tetapi ada lagi surat lainnya namun tidak pernah ditanggapi MK. "Ada beberapa surat lainnya yang dicurigai bermasalah, tapi sampai detik ini tidak ada (penjelasan) dari MK," kata Bambang usai pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/7).

Bambang menambahkan setelah pernyataan ketua MK, Mahfud MD, jika surat MK tertanggal 14 Agustus 2009 adalah palsu, ia pun mencurigai beberapa surat lainnya. Saat itu, ia mempertanyakan dua surat lainnya, selain surat tertanggal 14 Agustus 2009, kepada MK karena dari nomor faksimil yang sama serta adanya kesalahan nama, misalnya ada kesalahan nama Calon Legislatif (Caleg) seharusnya Husen malah tertulis Hasan. Ia pun meragukan keaslian dua surat tersebut, makanya ia mempertanyakannya kepada MK. Namun tidak ada penjelasan dari MK.

Mengenai surat palsu tertanggal 14 Agustus 2009, ia mengaku keberatan dengan alasan KPU jika surat tersebut merupakan surat yang sah. Pasalnya alasan KPU yang digunakan sebagai alasan pengambilan keputusan hanya berdasarkan surat penjelasan dari MK.

"Pada waktu pleno, tidak ada yang tahu surat itu palsu. Baru sesudah dapat laporan dari Partai Gerindra dan Mahfud, kemudian baru mengetahui surat itu palsu," tegasnya.

Sebelumnya, MK menyatakan surat tertanggal 14 Agustus 2009 merupakan surat palsu. Dalam surat itu memutuskan kursi DPR Daerah Pemilihan 1 Sulawesi Selatan ditetapkan milik politisi Hanura, Dewie Yasin Limpo. Padahal surat asli tertanggal 17 Agustus 2009 memutuskan kursi tersebut menjadi milik politisi Partai Gerindra, Mestariani Habie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika