REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan surat MK Nomor 084 mengenai sengketa pemilu di Dapil Sulsel 1, Biro Hukum KPU melakukan perhitungan teknis perolehan suara pada 12 Agustus 2009. Dari hasil perhitungan, diketahui Partai Gerindra memperoleh satu kursi yang diadapatkan oleh Dewie Yasin Limpo.

Tetapi sekalipun sudah melakukan penghitungan, pada 14 Agustus 2009 komisioner KPU Andi Nurpati tetap membuat surat permintaan penjelasan MK sesuai surat permohonan Partai Hanura kepada KPU. Surat permintaan ini dibawa Andi ke komisioner lainnya untuk mendapatkan paraf dan tanda tangan Ketua KPU.

Hal ini terungkap saat Panja Mafia Pemilu kembali mendatangan KPU dan Bawaslu ke Gedung DPR, Selasa (12/7). Ketua KPU Abdul Hafiz Ashary menceritakan, pada 14 Agustus itu Andi membawa surat permintaan penjelasan kepada MK saat komisioner KPU melakukan rapat rutin.

"Hari itu (14 Agustus) kami rapat persiapan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saat itu Andi membawa dua surat, dia minta paraf kita," tutur Hafiz. Tanpa pikir panjang, dan sesuai jabatan Andi yang merangka Kepala Divisi Teknis dan Hukum KPU yang berwenang mengurusi hal tersebut, komisioner yang lain cepat memberikan parafnya masing-masing.

Karena tidak mencurigai apapun, saat itu tidak ada satu pun komisioner yang memperhatikan apakah surat penjelasan yang dibawa Andi itu ditujukan kepada Panitera atau Ketua MK. Nyatanya, Andi menujukan surat tersebut kepada Panitera MK alih-alih Ketua MK.

Dari surat Andi tersebut, Panitera MK Zaenal Arifin Husein memberikan surat balasan yang isinya memuat unsur "penambahan suara" bagi Hanura, tepatnya bagi Dewie Yasin Limpo. Belakangan diketahui, surat MK 112 tertanggal 14 Agustus tersebut dinayakan palsu.

Dan atas dasar surat palsu ini Andi Nurpati kemudian menetapkan Dewie Yasin sebagai pemilik kursi DPR dari Dapil Sulsel 1 pada Pleno KPU 21 Agustus 2009. Belakangan MK menganulir surat 14 Agustus dan mengembalikan kursi DPR Dapil Sulsel 1 untuk caleg dari Partai Gerindra, Mestariyani Habie.

Ikuti Whatsapp Channel Republika