REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Rapat Muspida Nusa Tenggara Barat diadakan di Bandara Selaparang, NTB, untuk membahas sikap Polri dalam menghadapi penjagaan ketat santri di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab.

Pasalnya sampai saat ini, pihak ponpes masih tidak mengizinkan pihak kepolisian untuk masuk ke dalam ponpes. "Hari ini ada rapat seluruh Muspida NTB yang juga dihadiri Ketua MUI serta tokoh masyarakat di Bandara Selaparang untuk memecahkan masalah ini," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/7).

Anton menambahkan, rapat tersebut membicarakan keputusan yang akan diambil oleh kepolisian untuk menangani kasus ledakan yang diduga dari bom rakitan di dalam ponpes. Polisi menduga masih terdapat bom dan juga senjata rakitan di dalam ponpes yang diduga akan digunakan untuk menyerang polisi.

Saat ini, polisi masih melakukan cara-cara persuasif melalui negosiasi dengan warga dan santri. Namun jika tetap tidak mengizinkan polisi masuk ke dalam ponpes, akan dilakukan tindakan represif. "Kita imbau dulu dengan persuasif. Jika lama-kelamaan tidak bisa juga, akan bertahap ditingkatkan," tegas Anton.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda NTB, AKBP Sukarman Husen, mengatakan sikap tersebut akan ditentukan pada Rabu (13/7) petang. "Sikap polisi akan ditentukan sore ini. Bukan tidak mungkin akan dilakukan tindakan represif," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika