REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Seorang aktivis anggota jejaring sosial itu, yang juga alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Sonny Pangkey, lalu menuding, pemulangan buron korupsi Nazaruddin dengan uang APBN merupakan bentuk 'keadilan' versi penguasa.

"Selalu mengorbankan kepentingan rakyat banyak, hanya demi pencitraan elite. Proses penegakkan hukum berbasis paradigma 'neoliberisme' ini akan semakin menyengsarakan rakyat, dan belum tentu kasusnya terbongkar sampai ke akarnya," tandasnya.

Hal senada juga diutarakan novelis Djenar Maesa Ayu. Ia menyatakan, biaya pemulangan sebesar empat milar rupiah itu sama sekali tidak logis. "Proses pemiskinan rakyat secara sistematis (oleh rezim ini) semakin konkret. Rakyat dibiarkan makan nasi aking, sedangkan koruptor milik penguasa dipulangin dengan biaya empat miliar. Apa dosa rakyat," tanya Djenar Maesa Ayu lagi.

Sementara itu, aktivis Pemuda Nasional Indonesia (PNI), Cahyo Gani Saputro, menyarankan, pembiayaan pemulangan Nazaruddin seharusnya oleh institusi yang memberi izin 'keminggatan'-nya berobat ke Singapura.

"Maka dengan ini letak pertanggungjawaban institusi tersebut atas kaburnya Nazaruddin menjadi jelas. Tetapi yang terjadi kan lebih abu-abu lagi? Sudah beri izin dll, namun lepas tangan dan menggerogoti uang negara untuk memulangkannya," tandasnya.

Karena itu, Cahyo Gani Saputro menilai, elite partai atau organisasi tertentu yang memberi izin Nazaruddin ke luar negeri, lalu kini lepas tangan dan membiarkan anggaran negara digunakan, patut diduga dikuasai pula ole para koruptor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika