REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Seleksi calon pimpinan (capim) KPK diminta untuk diserahkan sepenuhnya pada mekanisme DPR.

Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengaku tidak sreg jika persoalan tersebut harus dibahas di Setgab. "Jangan sampai menggeser fungsi parlemen, Nggak enak dengan partai lain," katanya, Kamis (15/9).

Menurutnya, kualitas para capim KPK setara sehingga tidak perlu dibahas di Setgab. Dan Setgab tidak perlu menggunakan kekuatan untuk menyamakan persepsi atas pemilihan ini. "Jangan ada rapat Setgab. Profesional saja pada mekanisme Komisi III. Kita gembira delapannya punya track record yang jelas, segala plus minusnya sudah lengkap," katanya.

Golkar sendiri mengaku belum mengerucutkan nama-nama tertentu untuk diusung dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Partai ini menegaskan dari kriteria yang ada, Golkar beranggapan integritas saja tidak cukup untuk memimpin KPK tetapi juga keberanian dan independensi pun harus kuat.

Tetapi tanpa harus dibahas di Setgab pun, DPR sebenarnya sudah memiliki kecenderungan untuk tetap memilih empat dari delapan capim KPK yang disodorkan presiden. Hanya saja, lanjutnya, DPR akan memberikan catatan dalam bentuk surat kepada presiden mengenai hal tersebut agar tidak menabrak UU yang ada saat pemilihan dilakukan.

"Itu menjadi bagian surat kita kepada Pak Presiden. Maksud Komisi III DPR itu sudah bagus. Hanya perlu dijelaskan saja bahwa tujuannya agar tidak melanggar UU," kata politisi yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Ia pun meminta agar Komisi III bisa bekerja profesional dan menyeleksi delapan nama yang sudah diajukan menjadi hanya empat nama. Ditanya pengerucutan nama capim, Priyo enggan berkomentar. Hanya saja, diakuinya ada beberapa nama yang fraksi-fraksi sudah menunjukkan kecenderungan tertentu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika