REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Ichsanuddin Noorsy menilai perombakan kabinet (reshuffle) yang kemungkinan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang anjlok. "Saya kira, kesan kuat dalam 'reshuffle' kali ini adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang anjlok," katanya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, carut-marutnya persoalan dengan berbagai kasus yang melingkupi membuat pemerintahan kehilangan wibawa dan tidak berjalan efektif. "Century gate, mafia perpajakan, kasus Antasari dan kasus Nazaruddin. Semua kasus ini membuat partai berkuasa dengan Presiden sebagai Ketua Dewan Pembina kehilangan wibawa sehingga kebijaksanaannya tidak efektif," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, perombakan kabinet menjadi pilihan untuk mengembalikan kewibawaan. Menurut dia, Presiden akan mengajak duduk bersama partai-partai politik pendukung utama pemerintah (Setgab) dan juga partai oposisi PDIP dalam soal perombakan kabinet guna menumbuhkan kepercayaan politik tersebut. "Inilah tujuan utama reshuffle. Tapi apakah akan tercapai atau tidak, soal lain dan tergantung siapa, darimana menduduki apa," katanya.
Ia menambahkan, perombakan kabinet hanya akan sia-sia bila nantinya Presiden gagal memilih para menteri yang terpercaya dan kompeten dalam bidangnya. Sementara itu, ia menduga, perombakan kabinet akan menyasar kepada pribadi-pribadi yang disorot masyarakat. Seperti para menteri yang memiliki masalah pribadi yang tengah disorot seperti Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dan Menteri ESDM Darwin Z Saleh.
"Sementara yang diduga terlibat korupsi dalam rangka membuktikan bahwa Pemerintah tidak membual dalam melaksanakan 'good governance' juga patut diganti. Yakni Andi A Malarangeng dan Muhaimin Iskandar," katanya.
Menurut dia, perombakan kabinet sebenarnya menunjukan klaim keberhasilan KIB II yang dituangkan dalam nota keuangan dan RAPBN 2012 diragukan. "Melihat nota keuangan dan RAPBN 2012, tidak ada alasan bagi Presiden untuk 'me-reshuffle' (merombak). Karena dalam dokumen nota keuangan dan RAPBN, Pemerintah mengklaim keberhasilan kerja KIB II (kabinet Indonesai Bersatu II). Sehingga personal KIB II seharusnya tidak layak diganti," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika