REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – DPR menjanjikan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembahasan anggaran yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Hal ini dianggap perlu untuk mencegah terjadinya penyelewengan alokasi anggaran. "Ini penting agar penegak hukum mampu mencegah terjadinya korupsi," ujar Wakil Ketua DPR-RI, Pramono Anung, Kamis (29/9).

Keterlibatan itu, menurutnya, adalah mekanisme baru dalam menyusun kebijakan membuat anggaran.

Pihaknya akan membicarakan hal ini dalam rapat pimpinan dan akan melibatkan Banggar. Rapat konsultasi juga akan membahas masalah itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika