REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi menanggapi serius keberadaan warga negara Indonesia WNI yang mengalami persoalan izin tinggal di negara tersebut seperti melebihi batas waktu (overstayer). Termasuk dengan rencana pemulangan mereka ke Tanah Air.
Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab saudi untuk wilayah Makkah Al-Mukarramah, Mohammad Bin Ahmad Tayeb mengatakan bahwa keberadaan mereka secara terus-menerus secara ilegal dapat merusak citra negara mereka dan dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial dan keamanan.
Rencana pemulangan itu sendiri dibahas intensif dengan pemerintah RI saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu. Kunjungan itu untuk melanjutkan perundingan antara keduabelah pihak terkait dengan rencana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang bermukim di Arab Saudi yang overstayer. "Ini menjadi concern kami," ujarnya dalam keterangan kepada Republika di Jakarta, Jumat (7/10).
Dalam kaitan ini, Tayeb menjelaskan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti pembahasan yang telah dilakukan oleh pihaknya dan Dirjen Protokoler dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lutfi Rauf yang berlangsung pada tanggal 6 Februari lalu. Diperkirakan, jumlah mereka yang overstay kurang lebih 60 ribu orang.
Dalam kunjungan ini, ia mengadakan pertemuan intensif guna membahas masalah tersebut dengan sejumlah pejabat tinggi dari Kementerian Luar Negeri dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada tanggal 4 Oktober 2011 di Yogyakarta.
"Selain itu, dalam acara jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Duta Besar Arab Saudi Abdurrahman Bin Muhammad Amin Al-Khayyat pada tanggal 5 Oktober 2011 di Jakarta, masalah tersebut telah dibahas bersama Menteri Agama RI Suryadharma Ali dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.
Dalam diskusi tersebut telah dicapai kesepakatan tentang perlunya mencari solusi untuk penyelesaian masalah ini dalam waktu dekat dan dalam kerangka persaudaraan yang terjalin antara kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika