REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah pusat diminta cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahan di daerah perbatasan yang serba minim fasilitas. Pasalnya kondisi itu kerap menjadi penyebab berbagai polemik yang terjadi di kawasan itu.
"Kami dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia, Kabupaten Sintang menegaskan, sudah seharusnya pemerintah pusat dan provinsi bisa mengambil pelajaran dari polemik tapal batas yang terjadi di Camar Bulan, Kabupaten Sambas," kata Kepala Desa Baning Kota, Kabupaten Sintang, Kayung ketika dihubungi dari Pontianak, Rabu (19/10).
Apalagi, kata dia, permasalahan Camar Bulan bukan kali ini terjadi sehingga seharusnya menjadi pemicu bagi pemerintah pusat dan provinsi untuk lebih fokus membenahi pembangunan di perbatasan.
Menurutnya, kondisi pembangunan di daerah perbatasan yang minim mengakibatkan banyak masyarakat menjadi tergantung dengan berbagai fasilitas yang ada di negara tetangga, Malaysia.
Hal tersebut, lanjut dia, jelas mencoreng harkat dan martabat bangsa ini, mengingat kondisi perbatasan Malaysia yang lebih berkembang, sementara di Indonesia jauh tertinggal.
"Wajar saja jika banyak masyarakat di perbatasan yang lebih memilih menyekolahkan anak-anaknya di Malaysia, demikian dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan di negara tetangga yang lebih mudah diakses masyarakat Indonesia di banding negara sendiri," katanya.
"Kami merasakan pelayanan publik sangat jauh dari harapan dan sangat tertinggal," katanya. Ia menegaskan, rentang kendali pemerintahan sangat jauh membuat masyarakat di perbatasan, terutama di wilayah timur Kalbar sangat merasa tersisihkan, semakin terbelakang dan ditinggalkan.
Kayung juga mengatakan, sangat tidak tepat jika wilayah seluas itu hanya terdiri atas satu provinsi saja yang mengurus 14 kabupaten kota serta ratusan desa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika