REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden menanggapi keluhan masyarakat Papua dan Papua Barat yang tak kunjung mencapai kesejahteraan setelah 10 tahun pelaksanaan otonomi khusus. Presiden merespons keinginan masyarakat pulau paling timur Indonesia tersebut dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). UP4B diketuai Bambang Dharmono.
Ketua Pansus Otonomi Khusus Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Paulus Sumino mengatakan, keputusan pemerintah membentuk UP4B harus disikapi dengan baik.
“Pembentukan UP4B bertujuan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat, kami menyambut baik hal ini,” ujar Paulus di Jakarta, Jumat (18/11).
Namun demikian, Paulus melanjutkan, pembentukan UP4B jangan diartikan sebagai bentuk kegagalan otonomi khusus. Studi referensi dari negara-negara lain membuktikan bahwa proses tercapainya kesejahteraan rakyat lokal didaerah otonomi khusus memang membutuhkan waktu yang panjang.
“Pelaksanaan otsus di Papua yang baru berjalan 10 tahun belum dapat dikatakan gagal, masih diperlukan adanya perbaikan-perbaikan agar masyarakat Papua dapat mencapai kesejahteraan yang diimpikan,” tutur Paulus. Dia berharap, otsus Papua bisa diperbaiki dan dipercepat dengan adanya UP4B.
Paulus menyatakan, UP4B hendaknya berorientasi pada peningkatan pendapatan rakyat dengan mendorong program-program otonomi pengembangan otonomi rakyat. Pengembangan otonomi kerakyatan bisa disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Wilayah yang berpotensi untuk mengembangkan perkebunan kopi, rakyatnya dibantu agar bisa memiliki kebun sendiri. Begitu pun dengan daerah potensi coklat.
Untuk wilayah perariaran di pinggiran laut atau danau, maka program yang dijalankan bisa berupa bantuan kepemilikan kapal penangkap ikan ataupun kerambah. Sementara di wilayah yang ramai perdagangan, masyarakatnya dibantu agar bisa memikiki usaha perdagangan.
“Semua mengarah pada peningkatan pendapatan rakyat Papua mencapai Rp 5 juta per bulan.”
Terpisah, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Tim Pengawas untuk Otsus Papua dan Aceh, Priyo Budi Santoso, mengapresiasi ditunjuknya Letjen TNI (purnawirawan) Bambang Dharmono sebagai kepala UP4B. Priyo menilai Bambang orang yang mempunyai kompetensi penanganan pembangunan di daerah konflik.
Namun demikian, Priyo mengingatkan, UP4B hendaknya tidak hanya menjadi lembaga birokratis baru dalam proses pembangunan Papua dan Papua Barat. UP4B diharapkan mampu menjelma sebagai jembatan komunikasi semua pihak, termasuk mengharmoniskan kembali situasi di Papua.
“Bahkan jangan ragu dan alergi kalau memang harus bicara dengan OPM,” ujar Priyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika