REPUBLIKA.CO.ID,MALANG - Sarasehan nasional politisi perempuan muda di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggugat budaya patriarki di dunia politik, baik di parpol maupun parlemen. Tiga politisi perempuan dari partai berbeda membedah keluh kesahnya memperjuangkan posisinya di antara dominasi politisi laki-laki.

Mereka adalah Andi Nurpati (Partai Demokrat), Wa Ode Nurhayati (Partai Amanat Nasional) dan Sri Rahayu (PDI Perjuangan). Acara yang digelar Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3A) UMM itu dihadiri tak kurang 200 peserta terdiri politisi, aktivis perempuan, dan akademisi.

Andi Nurpati mengatakan, UU Politik yang memberi kuota minimal 30 perempuan politisi perempuan duduk di DPR tidak memiliki dasar yang jelas. Andi memprediksi persaingan politisi perempuan tak hanya berhadapan dengan laki-laki, tetapi juga dengan kaum perempuan.

''Porsi 30 persen perempuan di Senayan belum terlihat suaranya. Misalnya, ketika pengambilan kebijakan, ke mana suara mereka,'' kata mantan komisioner KPU yang terbelit kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Wa Ode mengungkap pengalamannya menjadi pihak yang dipersalahkan ketika mengungkap mafia anggaran di DPR. Banyak pihak yang mengecamnya, tetapi dia merasa tak perlu mundur karena dukungan juga tidak sedikit. Pengalaman pahit masa lalu menjadikannya lebih sensitif terhadap nasib rakyat yang harus diperjuangkannya.

Sementara, Sri Rahayu menyatakan berpolitik harus dilihat dari dua indikator yakni fisik dan substansi. Indikator fisik terlihat peran atau kehadiran dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan subtansi adalah peran individu pada masyarakat apakah kebijakan itu memang kepentingan rakyat atau ikut-ikutan saja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika