REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan anggota dewan syariah sekaligus pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yusuf Supendi kembali melakukan manuver untuk 'menggembosi' mantan partainya itu. Kali ini, Senin (5/12), ia melaporkan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) dan hibah yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusuf yang tiba di Kantor KPK, Jakarta, pada pukul 11.10 WIB itu mengatakan, di Jawa Barat, dana bansos dan hibah yang digunakan mencapai Rp 836 miliar dari total APBD Jawa Barat sebesar Rp 9,5 triliun. Namun, ia menduga dana itu diselewengkan oleh oknum pemerintah Jawa Barat hingga mencapai 50 persen dari total seluruh dana bansos dan hibah sebesar Rp 836 miliar itu.
"Saya mengetahui hal tersebut setelah ada pengurus sebuah yayasan dan Kepala SMA di Bogor Jawa Barat nyaris baku hantam dengan oknum yang memaksa sunat dana hibah sebesar 50 persen," kata Yusuf .
Oleh karena itu, ia melaporkan hal tersebut ke KPK dan meminta KPK mengusut dugaan penyimpangan dana bansos dan hibah itu. KPK harus menangkap tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut karena telah merugikan keuangan negara.
Untuk diketahui, kepala daerah atau gubernur Jawa Barat saat ini dijabat oleh politisi PKS, Ahmad Heryawan. Namun, Yusuf tidak menyebut langsung nama politisi PKS itu terlibat dalam kasus ini. Hanya saja, selain melaporkan dugaan penyelewengan dana bansos itu, Yusuf juga akan menanyakan kepada KPK soal laporannya tentang dugaan penggelapan dana Pilkada DKI Jakarta 2007 yang dilakukan oleh Sekjen PKS yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, Anis Matta.
Seperti diketahui, Yusuf terus melakukan manuver untuk menyerang PKS. langkah pertama yang ia lakukan adalah melaporkan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, ke Badan Kehormatan DPR, Kamis (17/3). Yusuf menuding Luthfi telah melanggar etika sebagai anggota DPR. Pada Senin (21/3) dan Rabu (6/4) Yusuf Supendi melaporkan dugaan penggelapan dana yang dilakukan oleh petinggi PKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika