REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretariat Gabungan (Setgab) belum menyepakati poin-poin krusial dalam RUU Pemilu. Pertemuan Setgab pada Kamis (8/12) tak membuahkan kesepakatan yang menyangkut Parliamentary Threshold (PT), jumlah kursi di dapil, perhitungan suara selesai di dapil atau tidak. "Semuanya belum ada kesepakatan," ujar Anggota Pansus RUU Pemilu dari PKS, Agoes Poernomo, saat dihubungi, Kamis (8/12).
Pihaknya masih melakukan lobi-lobi internal untuk mendapatkan dukungan dari fraksi lain di dalam Setgab. Agoes menyatakan nantinya pasti ada titik temu, karena DPR tidak ingin Pemilu diundur dan semua harus berjalan sesuai pada waktunya agar pemerintahan tidak terganggu.
Pembahasan RUU Pemilu dinilai bakal sangat ditentukan oleh Fraksi Demokrat. Sebabnya, dia adalah parpol yang memegang koalisi di parlemen.
Demokrat perlu menentukan sikap terkait dengan isu-isu kontraversial dalam pembahasan RUU tersebut. "Sekarang Demokrat mau bersikap apa," jelas Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq.
Dia mengatakan kalau Demokrat hanya menonton saja perbedaan pendapat antara satu fraksi dengan lainnya maka pembahasan ini tak akan membuahkan titik temu. Antara keduanya akan saling menyerang untuk sama-sama mempertahankan pendapat mereka.
Belum lagi jika Demokrat tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan angka parliamentary Threshold (PT), jumlah kursi per Dapil, sesuai dengan keinginannya, tanpa memperhatikan pendapat atau pendirian parpol lain. Maka dipastikannya tidak akan ada titik temu antar parpol terkait isu dalam RUU Pemilu ini.
Mahfudz menyatakan Demokrat harus mengambil sikap, karena ini berkaitan dengan kiprahnya memimpin koalisi. Jika Demokrat mengambil sikap, tambahnya, maka diyakini pembahasan RUU Pemilu akan segera selesai. Dia mengatakan RUU ini penting untuk segera disahkan agar KPU dapat segera mengambil langkah-langkah perencanaan untuk menyelenggarakan Pemilu 2014 nanti.
Pakar Komunikasi, Tjipta Lesmana, menyatakan pembahasan RUU pemilu terancam menemui jalan buntu karena parpol tidak mau melepas sikap egoisnya. Masing-masing parpol lebih mengedepankan kepentingan sendiri tanpa menggubris kepentingan rakyat yang seharusnya lebih diperhatikan.
Masalah PT misalkan, masing-masing saling menjatuhkan. Parpol besar menginginkan angka yang tinggi. Sedangkan parpol menengah ke bawah tidak. Akhirnya kedua kubu ini saling menyerang. Namun demikian, pihaknya yakin bahwa pembahasan RUU ini akan mencapai titik temu menjelang akhir pembahasan. "Kebiasaannya memang seperti itu," jelas Tjipta.