REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masih banyaknya praktik politik uang dalam lingkungan pemerintah, ternyata tak lepas dari bidikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam penutupan rapat kerja pemerintah 2012, Presiden SBY mengeluhkan belum optimalnya penyerapan anggaran di 2011. "Sayang sekali, uangnya ada tetapi tidak bisa dibelanjakan," katanya, Kamis (19/1).

Salah satu yang menjadi penyebab adalah adanya penyimpangan dan korupsi serta kolusi yang masih terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Termasuk korupsi dan kolusi di sektor perpajakan dan penggunaan APBN. "Termasuk korupsi dan kolusi yang melibatkan anggota DPR dan unsur-unsur pemerintah," katanya menegaskan.

Menurut Presiden SBY, kondisi tersebut memperlihatkan politik uang tampaknya berkembang. "Kalau dibiarkan akan mencederai dan merusak demokrasi yang bermartabat. Hati-hati, ini racun," katanya.

Presiden Yudhoyono pun meminta agar jajarannya memastikan penyimpangan dan korupsi terus berkurang. Pencegahan dan penindakan dianggap sama pentingnya jika menyangkut korupsi. Jangan sampai seseorang di pemerintahan dibiarkan dijebak atau ditunggu melakukan kesalahan karena ketidaktahuan mengenai peraturan yang berpotensi menciptakan korupsi.

Ia menyarankan jika pemda dan pemerintah pusat ragu-ragu apakah tindakannya melanggar atau tidak, maka akan lebih baik jika diberikan jasa konsultasi dan bukan dibiarkan begitu saja. "Mari kita berhenti korupsi," kataya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika