REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD - Blok sekuler Iraqiya yang memperoleh sebagian besar kursi dalam pemilihan umum Irak pada Maret 2010 lalu akan mengakhiri aksi boikot parlemen. Iraqiya melakukan aksinya sejak pertengahan Desember lalu.

"Iraqiya memutuskan wakil-wakilnya akan kembali menghadiri pertemuan-pertemuan parlemen," kata juru bicara Iraqiya, Maysoon al-Damluji, dalam sesi jumpa pers setelah pertemuan para pemimpin dan anggota parlemen blok tersebut.

Pertemuan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin Iraqiya. Beberapa di antaranya adalah mantan Perdana Menteri Irak, Iyad Allawi; Deputi Perdana Menteri, Saleh al-Mutlak; Ketua Parlemen, Osama al-Nujaifi; dan Menteri Keuangan, Rafa al-Essawi.

Anggota parlemen Irak, Aytab al-Duri, mengatakan para wakil Iraqiya akan mengikuti lagi pertemuan-pertemuan di parlemen pada Selasa besok. Namun, menurut Duri, keputusan belum diambil terkait upaya untuk mengakhiri aksi boikot sidang kabinet oleh menteri-menteri Iraqiya. ''Itu akan menjadi langkah yang berikutnya.''

Iraqiya melakukan boikot parlemen dan kabinet untuk memperotes apa yang disebutnya sentralisasi kekuasaan oleh Perdana Menteri Nuri al-Maliki. Sejak aksi boikot itu, blok sekuler tersebut mendesak Maliki menghormati perjanjian pembagian kekuasaan atau memilih mengundurkan diri.

Irak dilanda kemelut politik dan kekerasan sejak pasukan Amerika Serikat menyelesaikan penarikan pasukannya pada 18 Desember. AS meninggalkan tanggung jawab keamanan kepada pasukan Irak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika