REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada pengelolaan anggaran di sejumlah universitas negeri di Indonesia, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) proaktif.

Koordinator ICW Divisi Monitoring Pelayanan Publik, Febri Hendri, mengungkapkan ketidaksetujuannya jika seluruh temuan BPK tersebut hanya disebut sebagai ketidaksesuaian aturan semata. "Memang mungkin ada yang seperti itu. Namun pasti ada juga temuan yang berindikasi korupsi," kata Febri saat dihubungi Republika, Jumat (3/2).

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan temuan BPK mengenai keuangan sejumlah universitas tidak selamanya mengarah pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Kemendikbud selalu berpegang kepada rekomendasi yang diberikan BPK.

Menurut Febri, sikap demikian menandakan Kemendikbud kurang memperhatikan temuan tersebut. "Kemendikbud seharusnya proaktif menyikapi temuan-temuan seperti itu. Jangan menunggu tindakan dari aparat penegak hukum," katanya menegaskan.

Febri juga mengkritik kinerja Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendikbud yang dianggapnya tidak akan bisa mengungkapkan kasus korupsi di tubuh birokrasi. "Irjen adalah boneka Kemendikbud. Dengan anggota sebagian besar birokrat saya sangsi mereka bisa mengungkap kasus korupsi di internal Kemendikbud," kata Febri. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika