REPUBLIKA.CO.ID, ALQUDS - Menteri Luar Negeri Zionis Israel Avigdor Lieberman kembali menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menerima pemerintah Palestina yang melibatkan gerakan Hamas. Demikian disampaikan Liberman di depan para anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Kamis (9/2), sebagaimana disampaikan dalam pernyataan delegasi Zionis di PBB.

Lieberman, yang bertemu dengan pada dubes negara-negara anggota DK PBB di salah satu hotel di New York, membahas kesepakatan Doha yang ditandatangani Presiden Palestina Mahmud Abbas dengan Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas Khaled Misyal.

Dia menyatakan bahwa entitas Zionis Israel "tidak akan menerima sebuah pemerintahan Palestina yang melibatkan di dalamnya gerakan Hamas, keculi bila gerakan Hamas mengganti kebijakannya dan mengakui hak eksistensi Israel, serta menyetujui persyaratan yang ditetapkan tim kuartet internasional" untuk Timur Tengah yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB.

Lieberman menilai bahwa kesepakatan Doha mencerminkan kepentingan pribadi Abbas dan Misyal dan tidak mengakibatkan kemajuan perundingan damai dan tidak menjamin kemaslahatan rakyat Palestina, demikian klaim Lieberrman.

Di sisi lain, Lieberman kembali mengulang pernyataannya bahwa "semua pilihan diajukan" kepada pemerintahnya bila sanksi barat tidak membuat Iran menghentikan program nuklirnya. Dia menyebut bahra rezim Iran merupakan "ancaman perdamaian terbesar".

Ikuti Whatsapp Channel Republika