REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 8.000 pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diturunkan untuk membantu pengamanan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Selasa (27/3) mendatang. Menurut Polri, meski pasukan TNI diturunkan, komando dalam pelaksanaan pengamanan tetap dipegang Polri.

"Meski melibatkan TNI, semua kendali di lapangan ada pada Polri," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Saud Usman Nasution dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (26/3). Pemegang komando dalam hal ini ialah Kapolda Metro Jaya.

Saud menambahkan pelibatan pasukan TNI dalam pengamanan unjuk rasa anti kenaikan harga BBM telah dibahas antara Kepala Polri dan Panglima TNI beberapa waktu lalu. Polri juga meminta pasukan TNI yang akan bertugas di lapangan saat unjuk rasa, agar tidak menggunakan senjata api atau senapan.

Ia juga menjamin pasukan TNI tidak akan melakukan upaya represif terhadap para pengunjuk rasa. "Kita upayakan mereka tidak bersenjata, misalnya pakai pentungan saja. Diharapkan aksi unjuk rasa nanti tidak ada aksi anarkistis," tegas mantan Kepala Densus 88 ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika