REPUBLIKA.CO.ID, YANGON – Pemimpin perjuangan demokrasi di Myanmar, Aung San Suu Kyi, menuding ada kejanggalan jelang pemilihan sela pada Ahad (1/4) mendatang. Ia mengatakan kampanye pemilihan tidak bisa dikatakan bebas dan adil karena adanya diskriminasi dari pihak oposisi.
Pelanggaran terjadi saat munculnya ratusan nama orang yang meninggal dalam daftar pemilih, sementara 1.300 orang lain yang berhak memilih justru tidak terdaftar. “Kejanggalan ini sudah melampaui apa yang harus diterima untuk pemilu demokratis,” kata Suu Kyi, Jumat (30/3).
Suu Kyi juga menyebutkan adanya intimidasi dan pengrusakan saat partainya berkampanye. "Tetapi kami tetap maju, karena ini adalah hal yang diinginkan warga kami,'' katanya. ''Kami tidak menyesal ikut ambil bagian.''
Meski begitu, Suu Kyi mengaku akan tetap maju mencalonkan diri menjadi presiden dan tidak merasa menyesal ikut bagian dalam pemilihan. Pemilu menjadi ajang bagi Suu Kyi kembali ke politik.
Pemilu sela di Myanmar Ahad mendatang dipandang sebagai reformasi politik Burma karena merupakan pemilihan pertama sejak pemerintahan sipil mengambil alih kekuasaan. Sebanyak 45 kursi parlemen diperebutkan. Pemilu kali ini juga ditandai dengan kehadiran pengamat asing yang pertama kali diizinkan negara.
Sejumlah wakil dari Asosiasi Negara Asia Tenggara, ASEAN, bersama wakil Uni Eropa dan AS, diundang untuk mengamati Pemilu. Lebih dari 100 wartawan asing juga menerima izin untuk meliput pemungutan suara.
Sebelumnya, Suu Kyi menjalani tahanan rumah tahun 1990 ketika partai NLD memenangkan pemilihan secara mutlak. Tetapi dia tidak pernah diijinkan untuk mengambil alih kekuasaan. NLD memboikot pemilihan umum 2010 yang dimenangkan oleh Presiden Thein Sein—yang mendapat dukungan dari junta militer. Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah pada November 2010.
Saat ini, Suu Kyi mengincar kursi parlemen melalui daerah pemilihan Kawhmu, salah satu kawasan yang mengalami kerusakan terparah akibat Topan Nargis, yang menewaskan 138 ribu orang di Rangoon dan Delta Irrawady pada tahun 2008 silam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika