REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengungkapkan pembatasan BBM bagi mobil dengan cc 1500 merupakan diskriminatif dan dinilai menyesatkan.
Selain itu, kebijakan ini juga dianggap tidak tepat karena rawan penyalahgunaan. Pengawasan yang cukup rumit, menurutnya, membuat kebijakan ini mudah disalahgunakan.
“Banyak mobil jaman dulu yang cc nya besar. Banyak juga mobil jenis baru yang cc nya kecil,” ujar Ahmad, kemarin. Menurut dia, ukuran cc mobil tidak dapat mengidentifikasi harga mobil. Sehingga, cc mobil tidak menunjukkan masyarakat mampu mengkonsumsi BBM bersubsidi.
KPBB juga khawatir kebijakan pembatasan BBM bisa berdampak pada munculnya ‘mafia’ BBM. “Disparitas harga akan selalu menciptakan peluang penyalahgunaan sehingga BBM bersubsidi digunakan oleh orang yang tidak berhak,” kata dia.
Agar BBM tidak menjadi ‘hantu’, menurutnya pemerintah harus segera mengadopsi kendaraan yang hemat BBM. Sebagai bahan bakar alternatif, pemerintah semestinya mulai menggunakan gas.
“Gasnya kan banyak. Membangun infrastruktur itu tidak lama asal bank bisa memberikan bantuan kredit bagi investor atau pengusaha,” tambah dia.