REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Provinsi DI Yogyakarta (DIY) melakukan protes keras terhadap kasus pembakaran buku '5 Kota Paling Berpengaruh di Dunia' yang dilakukan PT Gramedia karena protes masyarakat karena menghina Rasulullah SAW.
Menurut Ketua IKAPI DIY Muhammad Fikri, aksi tersebut merupakan sikap anti intelektual yang seharusnya tidak dilakukan. Pasalnya tindakan itu justru akan berdampak pada krisis kepercayaan masyarakat untuk menyelesaikan kasus buku secara hukum.
"Kasus semacam ini bukan terjadi pertama kali di Indonesia. Ini sudah berulang kali dan terus terulang. Harusnya kasus buku itu diselesaikan melalui jalur hukum tidak dengan pembakaran atau penarikan," terangnya di kantor sekretariat IKAPI DIY, Selasa (19/6).
Menurutnya, pelarangan penerbitan buku atau penarikan harus melalui proses pengadilan dan tidak dilakukan sendiri atau oleh masyarakat.
Melalui protesnya IKAPI juga mendesak para toko buku dan distributor untuk tidak serta merta menarik atau memusnahkan buku yang mengundang kontroversi. Karena menurut IKAPI upaya itu justru merupakan pelanggaran hukum.
Sementara itu juru bicara IKAPI DIY, Sholeh UG mengatakan, hingga Juni 2012 ini setidaknya ada 7 judul buku yang diperlakukan tidak semestinya baik itu dibakar dan ditarik dari peredaran secara paksa. Buku-buku tersebut diindikasikan mengandung pornografi dan memuat karikatur nabi Muhammad SAW.
"Ini preseden buruk, harusnya semua kasus perbukuan diserahkan secara hukum untuk diputus di pengadilan tidak diselesaikan sendiri," terangnya.
Menurutnya, sebelum diterbitkan sebuah buku harus melewati penilaian dari Pusat Perbukuan (Pusperbuk). Namun kata dia, masih saja banyak judul buku yang diprotes masyarakat. "Ini artinya lembaga ini kurang berfungsi maksimal," tandasnya.
Selain itu pihaknya juga menghimbau agar insan perbukuan baik itu pengarang, penerbit dan distributor untuk ikut menjaga iklim perbukuan sesuai dengan khitohnya. "Khitoh buku itukan memperkaya pikiran. Maka mari kita lihat buku bukan sebagai komoditi tetapi kebutuhan pikiran," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika