REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2012 hingga 20 Juli 2012 berhasil terserap sebesar Rp 11,364 triliun atau 33,6 persen dari total anggaran Rp 33,827 triliun. Penyerapan anggaran sebesar itu meningkat 2,9 persen dibanding periode serupa pada tahun 2011.
"Pada periode sama tahun 2011, penyerapan APBD hanya mencapai 30,68 persen," kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) DKI Jakarta, Sugiyanta kepada wartawan di Balaikota, Selasa (24/7).
Ia mengatakan, peningkatan penyerapan APBD DKI 2012 sebagai bukti kinerja SKPD/UKPD di lingkungan DKI Jakarta semakin bagus. "Diharapkan trend peningkatan kinerja ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun anggaran 2012," ujarnya.
Sugiyanta menjelaskan, total belanja yang terserap terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 5,98 triliun atau 52,02 persen dari alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 11,50 triliun.
"Dibandingkan pada periode serupa tahun lalu, penyerapan belanja tidak langsung naik sebesar 8,37 persen dari tahun 2011 yang hanya sebesar 43,65 persen," jelasnya.
Sedangkan, menurut Sugiyanta, penyerapan belanja langsung mencapai Rp 5,37 triliun atau 24,1 persen dari alokasi sebesar Rp 22,32 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat penyerapan belanja langsung hingga 20 Juli 2012 naik 0,15 persen dari 23,9 persen dibanding tahun lalu.
"Adapun yang tergolong dalam belanja tidak langsung yakni, belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga," tuturnya.
Sugiyanta mengungkapkan, rendahnya penyerapan belanja langsung disebabkan belum dilakukan penagihan dari beberapa proyek multiyears.
Sementara Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana mengatakan, penyerapan APBD tahun 2012 sebesar 33,6 persen memunculkan kekhawatiran tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) seperti terjadi pada 2011.
Pasalnya, penambahan sekitar 3 persen itu bukan suatu hal yang besar. Artinya, rendahnya penyerapan mengidikasikan besaran Silpa mencapai 20 persen dari anggaran yang sudah ditetapkan bisa terulang pada tahun ini.
"Idealnya Silpa itu sekitar 10 persen. Itu pun merupakan bentuk dari efisiensi anggaran, bukan dari anggaran yang tidak terserap. Seharusnya gubernur dan jajarannya memikirkan terobosan agar hal seperti ini tidak terulang," ujarnya.
Mengenai proyek multiyears yang dinilai menjadi penyebab penyerapan anggaran rendah, Triwisaksana menegaskan, tidak perlu dirisaukan atau dijadikan alasan. Sebab keberdaan proyek tersebut sudah diperhitungkan sejak awal dengan melewati tahapan yang sama seperti proyek lainnya.
"Pemprov DKI harus melakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan APBD. Dengan begitu gubernur beserta jajarannya bisa mengambil langkah yang tepat," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika