REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Polemik kasus korupsi simulator SIM terus bergulir. Penanganan kasus melibatkan dua lembaga penegak hukum sekaligus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan terus disorot.

Anggota Komisi III DPR RI Saan Mustopa mengatakan kasus tersebut seharusnya diserahkan seluruhnya pada KPK.  “Saya kembali pada semula, biarkan kasus itu diambil alih KPK sehingga satu institusi yang memproses, menindaklanjuti dan mengungkap semua di mana letak kasus korupsi,”ujarnya, Sabtu (4/8).

Menurut dia jika satu kasus ditangani dua atau tiga institusi akan menghasilkan problem. Selain hasilny bisa berbeda, justru menimbulkan persoalan baru. 

Dia berpendapat meski, kasus itu sudah ditangani Polri pada awalnya, tetapi masih ada publik tidak tahu institusi Kepolisian yang menangani kasus ini. Karena, Publik hanya mengetahui bahwa KPK-lah yang menangani.

“Nah hendaknya memang dengan kasus yang sama harus ditangani satu institusi institusi polisi harus mengiklaskan kasus ini ditangani oleh kpk. Ada beberapa hal polisi harus legowo , agar kasus ini ditangani KPK, pertama ini juga untuk kebaikan institusi polisi sendiri,”tambah Saan. Bila polisi tetap ngotot, imbuhnya, publik akan berpikir polisi berkepentingan menutupi kasusnya hingga, persepsi pada institusi kepolisian semakin jelek.

Ikuti Whatsapp Channel Republika