REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Seorang pejabat senior PBB telah memberitahu pemerintah Lebanon bahwa badan dunia itu telah mengikuti secara seksama dan prihatin peristiwa keamanan baru-baru ini di negeri itu, terutama penculikan terhadap warga negara Suriah dan yang lain.
Wakil Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon Robert Watkins memberitahu Menteri Dalam Negeri Lebanon Marwan Chabel selama pertemuan di Beirut, Ibu Kota Lebanon, "PBB juga menyampaikan penyesalan mendalam atas hilangnya nyawa manusia dalam bentrokan yang terjadi selama beberapa hari belakangan di Kota Tripoli, Lebanon utara, kata Juru Bicara PBB Martin Nesirky.
Bentrokan meletus, Senin (20/8), antara warga Sunni di Bab Et Tabbaneh dan masyarakat Alawi di Jabal Mohsen, Tripoli, dan pertempuran antara kedua masyarakat yang bertikai tersebut telah meningkat pada Selasa. Akibatnya ialah dua orang tewas dan lebih dari 35 orang lagi cedera.
"Semua peristiwa tersebut merusak upaya yang telah dilancarkan oleh banyak orang di Lebanon guna meningkatkan perdamaian, kestabilan dan pembangunan jangka panjang," kata Nesirky, yang mengutip Watkins.
"Dan ia mengatakan ia sependapat dengan Menteri Dalam Negeri Lebanon bahwa Negara Lebanon memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi warga yang tak berdosa, termasuk warga negara Suriah. Banyak dari warga Suriah adalah pengungsi yang mencari tempat berlindung dari kerusuhan di negara mereka sendiri," kata Nesirky, Jumat siang.
Watkins dijadwalkan bertemua dengan Perdana Menteri Lebanon Najib Miqati akhir pekan ini, kata juru bicara PBB itu. Keluarga al-Meqdad, suku tangguh di Lebanon, awal pekan ini mengumumkan "sayap militernya" telah menculik beberapa warga negara Suriah dan satu warga negara Turki sebagai pembalasan atas penculikan Hassan al-Meqdad pekan lalu oleh gerilyawan bersenjata di Damaskus, Ibu Kota Suriah.
Pejabat senior PBB tersebut mengatakan Sekretaris Jenderal PBB "telah dengan keras mengutuk penculikan di Lebanon dan penyanderaan sebagai balas dendam atas aksi di Suriah dan menyerukan pembebasan segera semua orang yang ditahan tanpa proses hukum dan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia mereka".
Ikuti Whatsapp Channel Republika