Ahad 18 Nov 2012 14:45 WIB

Politikus PDIP Desak SBY Dukung Kemerdekaan Palestina

Rep: M Akbar Wijaya/ Red: Dewi Mardiani
Anggota Fraksi PDIP, Eva Sundari.
Foto: Antara/Yudhi Mahatma
Anggota Fraksi PDIP, Eva Sundari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Eva K Sundari mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) aktif mendukung kemerdekaan Palestina. Menurut Eva, kemerdekaan Palestina merupakan aspirasi rakyat Indonesia dan dunia. "Presiden harus membantu perjuangan kemerdekaan Palestina," kata Eva, Ahad (18/11).

Anggota komisi III DPR ini menyatakan isu Palestina harus menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia. Pemerintah, imbuh Eva, harus menyadari bahwa perjuangan HAM tidak mengenal batas ras, agama, suku bangsa, maupun warga negara. "Serangan Israel ke Gaza mencerminkan arogansi dan pelecehan terhadap akal sehat dunia," ujar Eva.

Kekerasan yang dilakukan Israel tidak akan membawa keuntungan bagi negara zionis itu. Eva yang pernah menjadi Ketua Kaukus Myanmar DPR RI ( ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus/AIPMC) menyatakan kekerasan hanya akan melahirkan radikalisme baru baik di kawasan konflik maupun negara lain.

Jalan satu-satunya, kata dia, adalah melakukan perundingan dengan mengedepankan azas keadilan. "AIPMC menuntut PBB dan Indonesia harus berperan menengahi konflik," kata Eva.

Membantu kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi. Hal ini pernah diperjuangkan Soekarno saat berpidato di markas PBB tahun 1962. "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang orang Palestina, maka, selama itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel," kata Eva mengutip ucapan Soekarno.

Peran Indonesia sebagai pemimpin gerakan nonblok dan inspirasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika harus dilanjutkan. Indonesia harus mengambil peran aktif mendorong mekanisme perundingan yg disepakati di Madrid 2002 melalui The Quartet (Secretary-General UN Ban Ki-Moon, Secretary of State Hillary Clinton, High Representative EU Baroness Catherine Ashton dan Menlu Rusia Sergei Lavrov) diaktifkan kembali dengan menyertakan Tony Blair, eks PM Inggris yang telah ditunjuk sebagai Special Envoy dalam mekanisme ini.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement