REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden SBY mengevaluasi kinerja Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro. Poernomo dinilai gagal dalam melakukan reformasi sektor pertahanan.

"Menteri Pertahanan gagal dalam melakukan transformasi pertahanan secara transparan dan akuntabel," ujar Peneliti dari Imparsial, Junaedi Simun, saat jumpa di Kantor Imparsial, Matraman, Jakarta, Senin (26/11).

Evaluasi, kata Junaedi, harus dilakukan segera dan tidak perlu menunggu 2014. "SBY harus evaluasi mendalam kinerja Menhan," katanya.

Dia menyebut alokasi anggaran di Kementerian Pertahanan kembali menguak seiring terjadinya pemblokiran anggaran pemanfaataan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai transparansi dan akuntabilitas di sektor pertahanan rendah. Keterlibatan pihak ketiga alias broker juga menjadi persoalan yang mengakibatkan terjadinya dugaan mark up pengadaan barang dan alutsista di Kementerian Pertahhanan.

Ditambah lagi, kata Junaedi, alih-alih mendorong reformasi sektor pertahanan, Menteri Pertahanan justru dinilai membuat legislasi yang mengancam kebebasan dan demokrasi melalui pembentukan RUU Keamanan Nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika