REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi IV DPR baru saja pulang dari Kunjungan Kerja (Kunker) yang mereka lakukan sepekan terakhir ke Negara Prancis dan Cina. Keberangkatan mereka dilakukan dengan dalih ingin mengetahui sistem yang diterapkan di dua Negara tersebut terkait Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Namun demikian, ternyata dari kunjungan yang menghabiskan dana masing-masing Rp1,091 miliar di Prancis dan Rp632 juta di Cina, DPR hanya membuat laporan sepanjang dua halaman kertas.

"Jarak sejauh itu dengan biaya yang besar hanya dua halaman laporan kegiatan yang mereka buat. Ini luar biasa," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Eriyanto Nugroho pada sebuah diskusi politik di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (15/12).

 Atas hal tersebut, Ery mengatakan perlu adanya sebuah evaluasi dari lembaga legislatif ini untuk mengatur kembali aturan Kunker.

Ia mengatakan, untuk sebuah penggodokan Rancangan Undang-undang (RUU), uang negara terlalu banyak yang terserap. Oleh sebab itu menurutnya, perlu kepekaan dari seluruh elemen DPR terkait hal-hal seperti Kunker yang menelan banyak uang negara ini.

"Kan mereka tahu ini yang dipakai bukan uang mereka. Seharusnya ada yang mulai berani merubah sistem ini. Bagus kemarin ada anggota yang menolak ikut, tapi toh tetap menyetujui,” ujar dia.

Dia mengatakan, jika setiap penggodokan RUU harus dibumbui dengan Kunker ke luar negeri, maka 2013 akan menjadi tahunnya plesir anggota DPR.

Tahun depan, DPR memiliki 70 RUU yang siap dirumuskan, dan Kunker kerap menjadi kebiasaan untuk merampungkan setiapnya. Dengan asumsi minimal Kunker harus mengunjugi dua Negara, maka ada 140 negara yang akan disambangi pada 2013.

"Jelas harus ada evaluasi di sini. Selain anggota DPR yang harus lebih sensitif. Pimpinan PR selaku pucuk kendali lembaga tersebut harus segera mengambil sikap. Karena kan ini yang digunakan adalah uang rakyat," kata dia menekankan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika