REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Perundingan antara dua faksi politik di Palestina, Hamas dan Fatah menemui titik terang. Pemilihan umum di Palestina disepakati paling lambat enam bulan lagi.
"Mungkin juga bisa tiga bulan lagi," ujar delegasi Palestina di Perkumpulan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC), Kalid Misrar kepada Republika di Kahrtoum, Sudan, Jumat (18/1).
Menurut Khalid, kesepakatan pemilu tersebut merupakan perkembangan terkini dari rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas. Dalam beberapa pekan terakhir, Hamas dan Fatah telah menggelar pertemuan di sejumlah negara-negara di Timur Tengah. Terutama di Kairo, Mesir.
Delegasi Palestina lainnya, Faisal Muhammad Shahal menambahkan, kedua faksi telah sepakat membentuk pemerintahan bersama paling lambat pada 30 Januari ini. Faisal mengatakan sejumlah indikasi menunjukkan, upaya rekonsiliasi belakangan bisa terwujud.
Terlebih lagi, menurutnya, baik Fatah maupun Hamas masing-masing berkontribusi signifikan terhadap perjuangan Palestina belakangan.
Fatah yang menguasai wilayah Tepi Barat, melalui Presiden Mahmoud Abbas berhasil memperjuangkan status peninjau di PBB melalui diplomasi. Sementara Hamas berhasil mempertahankan Gaza dari bombardir pasukan Israel, akhir tahun lalu.
Sejumlah perwakilan parlemen negara-negara anggota OKI menyerukan pentingnya rekonsiliasi untuk membantu perjuangan Palestina. Sebelum Palestina berjuang lebih jauh, negara tersebut didesak menyelesaikan terlebih dahulu pertentangan faksi-faksi di dalam negeri.
Pemilihan umum terakhir Palestina dilangsungkan pada 2006. Kala itu, pemilihan legislatif dimenangkan oleh Hamas. Meski begitu, kemenangan Hamas ini tak diakui Israel dan sejumlah negara eropa dan Amrika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika