REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem pemilu proporsional terbuka yang digunakan pada pemilu mendatang akan mendorong politik transaksional. Para calon anggota legislatif (caleg) pun akan ditentukan oleh besarnya kemampuan finansial mereka. 

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menjelaskan, sistem pemilu akan membuat adanya klasifikasi caleg. Kelompok caleg dengan biaya paling rendah adalah publik figur. Kisaran biayanya Rp 300 juta sampai Rp 800 juta.

Selanjutnya, aktivis partai yang bisa mengeluarkan biaya dari Rp 600 juta hingga Rp 1,4 miliar. Kelompok berikutnya, caleg dari kalangan TNI atau militer. 

Biasanya, menurut Pramono, mantan anggota TNI yang maju menjadi caleg mengeluarkan biaya dari Rp 800 juta sampai dengan Rp 2 miliar.

"Yang paling tinggi, dan paling banyak maju menjadi caleg adalah kelompok pengusaha. Biayanya terendah Rp 1,5 miliar sampai Rp 6 miliar," ujar Pramono di Jakarta, Jumat (22/2).

Politisi PDI Perjuangan tersebut memperkirakan, akan ada peningkatan biaya politik pada pemilu 2014. Kemungkinan, akan naik hingga 3,5 kali dibanding pemilu 2009.  

Jalan keluarnya, menurut dia, adalah membangun sistem gabungan. Partai berwenang mengajukan calon partai yang lebih berkualitas, tetapi sistem juga harus ditata ulang. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika