REPUBLIKA.CO.ID, Lelang pengadaan bajaj mendapat penolakan dari para pengusaha bajaj. Para pengusaha jenis angkutan itu pun menuding telah terjadi monopoli dalam lelang yang digelar akhir tahun lalu. Mereka pun menganggap proses lelang yang dilakukan akan mematikan koperasi bajaj yang ada saat ini. 

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pun telah memerintahkan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI untuk menindaklanjuti dugaan monopoli tersebut. "Proses lelang harus transparan, jangan ada monopoli. Sosialisasi juga harus diterangkan secara detail sehingga tidak ada tudingan monopoli," ujar Jokkowi, di Balaikota DKI, seperti dilansir beritajakarta.

Sementara itu, terkait keinginan para pengusaha bajaj yang menghendaki pencabutan hasil lelang, ditegaskan Jokowi hal itu tidak akan dilakukannya karena proses lelang yang dilakukan sesuai prosedur. "Kalau lelang itu dinilai tidak transparan silahkan digugat saja. Jangan saya diduruh batalin, karena lelangnya sudah seusai aturan," katanya. 

Kepala Dishub DKI Jakarta, Udar Pristono mengatakan, proses lelang yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni pengumuman di salah satu media, pendaftaran, dan proses tender. Transparansi proses lelang, dikatakan Pristono, juga sudah terbukti dengan adanya peserta lelang. "Semua proses sudah dilalui. Jadi, kalau ada orang menyalah-nyalahkan mengapa tidak melihat media," kata Pristono.

Dalam proses lelang beberapa waktu lalu, kata Pristono, dimenangkan oleh Koperasi Sehati dan Koperasi Matahari. Saat ini, Dishub DKI tengah mengadakan lelang tahap kedua, sehingga para pengusaha bajaj bisa ikut kembali karena lelang bersifat terbuka.

Anggota Koperasi Surya Kencana (KSK), Petrus yang juga menjadi salah satu pemilik bajaj mengakui, keputusan Dishub DKI untuk melakukan lelang sudah benar. Meski begitu, tetap saja sosialisasi yang baik perlu dilakukan. "Lelang yang dilakukan memang sudah benar, tapi harus ada sosialisasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika