REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Achmad Basarah menyebut rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyidik mantan Menteri Keuangan yang kini Direktur Pelaksana World Bank Sri Mulyani di Washington DC, Amerika Serikat (AS) sebagai tindakan yang mengerdilkan KPK.

"Sebagai anggota Komisi III DPR RI, saya tidak setuju terhadap rencana tersebut," kata Achmad di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (5/3).

Ia menyebut sesuai konsitutsi semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum.

"Oleh karena itu sangat tidak patut dan mencederai amanat konstitusi dan rasa keadilan masyarakat jika untuk memeriksa Sri Mulyani sebagai saksi dugaan korupsi kasus Century saja KPK harus yang mendatangi Sri Mulyani ke Washington AS," ujar Basarah.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai pengangkatan Sri sebagai pejabat Bank Dunia di tengah dugaan keterlibatannya dalam kasus Century telah menimbulkan kecurigaan bahwa pihak asing terlibat dalam upaya penyelamatan Sri dari kemungkinan jerat hukum kasus Century.

"Jika KPK memeriksa Sri Mulyani di AS dapat diibaratkan sama dengan KPK sedang berburu kancil di kandang macan," kata Basarah.

Dia juga mengkhawatirkan penyidik akan merekayasa pemeriksaan Sri Mulyani di AS yang menguntungkan Sri Mulyani dan kroni-kroninya. Bahkan, ujar Basarah, bisa menimbulkan kesan bahwa institusi KPK takut jika harus berhadapan dengan kepentingan asing.

Ikuti Whatsapp Channel Republika