REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui anggaran Rp 645 miliar untuk program sodetan Kali Ciliwung. Sehingga tahun depan proyek tersebut dapat segera dilakukan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan secara teknis pelaksanaan proyek tersebut kewenangannya berada di Kementrian Pekerjaan Umum (PU). Mengingat anggaran telah disetujui, ia berharap proyek tersebut dapat diselesaikan dalam dua tahun.
Dengan proyek tersebut Ahok merasa beban kerja DKI Jakarta akan berkurang. Terutama dalam pengelolaan Kanal Banjir Timur (KBT). "KBT dulu kan agak kering, nanti beban kita ke tengah, makin berkurang," ujarnya di Balai Kota, Senin (15/4).
Ahok mengaku saat ini pihaknya telah berkordinasi dengan Kementrian PU. Selain membicarakan proyek, kordinasi juga terkait dengan sosialisasi dengan masyarakat. Pengerjaan sodetan Kali Ciliwung nantinya akan melalui bawah tanah.
Sehingga pemprov tidak perlu melakukan relokasi warga yang tinggal di sekitar proyek. Pihaknya saat ini masih menunggu APBN P disetujui, baru proyek dapat dilakukan.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudi Siahaan mengatakan tahap pengerjaan sodetan Kali Ciliwung memasuki proses pelelangan. Lelang dilakukan oleh pengguna anggaran dan panitia pelaksana di Kementrian PU.
Sedangkan untuk proses amdal kewenangannya berada di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. "Saya belum tahu persis amdalnya sudah selesai atau belum," ujar Manggas.