REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA -- Presiden Nigeria, Goodluck Jonathan, bereaksi keras terhadap tuduhan AS mengenai korupsi besar di negara Afrika Barat tersebut, dan mencapnya sebagai salah tempat dan berlebihan.
Reaksi itu dikeluarkan dalam upacara penandatanganan transaksi pembaruan kekuasaan presiden di Vila Presiden di Ibu Kota Nigeria, Abuja, Senin (23/4).
Dalam satu laporan yang disampaikan kepada Kongres AS, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry menuduh korupsi besar di semua tingkat di dalam Pemerintah Nigeria. Presiden Jonathan mengatakan, bertolak belakang dengan laporan semacam itu, pemerintahnya telah mengendalikan korupsi dan berusaha keras untuk memerangi ancaman tersebut.
"Biarlah saya terus memastikan rakyat Nigeria bahwa ada masalah korupsi di negeri ini, tapi bagaimana pun itu telah dibesar-besarkan, rakyat mesti menyaksikan bagaimana kami telah melaksanakan tugas pemerintahan. Kami telah menurunkan masalah korupsi secara bertahap," kata Jonathan sebagaimana dilaporkan Xinhua.
"Jika kalian melihat sektor pupuk, kalian akan sependapat dengan saya bahwa jika pelaku pemerintah tertarik, kami akan memiliki kisah yang sama mengenai pembelian semua jenis barang, pemberian semua jenis kontrak atas nama pupuk. Namun, kami tidak melakukan itu, kami telah membersihkan sektor itu," kata Presiden Nigeria tersebut.
Presiden Jonathan mengatakan, lihatlah sektor energi listrik, ketika kami merintisnya, ada berita di surat kabar tapi pada akhirnya. "Bahkan ketika saya pergi ke AS, perusahaan dari sana yang ikut mengatakan secara terbuka proses transparan dan tak ada masalah korupsi," ia menambahkan.
Presiden tersebut mengatakan ia gembira dengan komentar dari sektor swasta bahwa proses penswastaan sektor listrik transparan dan terhindar dari korupsi.
Ia kembali menyampaikan komitmen pemerintah untuk bersikap transparan dan mengulangi komitmen untuk melibatkan banyak pihak dalam transaksi inti di sektor listrik. Presiden Nigeria menyatakan, upacara itu menandai langkah besar dalam pelaksanaan peta jalan sektor listrik.
Ia kembali memberi jaminan mengenai komitmen pemerintah untuk mengakhiri pasokan listrik yang tidak layak di negara paling padat penduduk di Afrika tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika