REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Ahmad Yani tidak sepakat jika penanganan kasus Aiptu Labora Sitorus diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Labora cukup ditangani kepolisian. "Saya kira tepat polisi menanganinya," kata Yani kepada wartawan di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).
Yani beralasan, KPK masih memiliki banyak pekerjaan rumah, yakni penanganan korupsi kelas kakap. Contohnya adalah kasus korupsi bailout Bank Century. "Jangan diserahkan ke KPK. Biar KPK selesaikan kasus Century dahulu," ujarnya.
Selama ini, terjadi kesalahan persepsi dalam kasus Labora Sitorus. Menurut Yani, ada kesan kasus Labora terungkap setelah ada laporan dari PPATK tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan Labora. Padahal, sebelum PPATK menelusuri transaksi rekening Labora, Polda Papua sudah menetapkan Labora sebagai tersangka.
"Karena Polda Papua sudah curiga terhadap illegal logging dan penimbunan BBM LS (Labora Sitorus)," kata Yani.
Pascamenetapkan Labora sebagai tersangka, Polisi selanjutnya meminta PPATK menelusuri rekening milik Labora. Dari situlah terungkap nilai rekening milik Labora yang fantastis hingga mencapai Rp 1,5 triliun. "Jadi menurut saya Polda Papua sudah progressif," imbuh politikus kelahiran Palembang, 24 November 1962 ini.
Masyarakat jangan keburu skeptis dengan kerja Polris. Yani menyatakan, mandeknya penanganan kasus rekening gendut terdahulu di Mabes Polri disebabkan tidak ada bukti tindak pidana kejahatan. Menurutnya, rekening gedung milik sejumlah perwira tinggi Polri yang dilaporkan PPATK tidak otomatis bernuansa kriminal. "Kalau kasus LS kan Polda Papua sudah mengendus, bahwa ada ilegal logging dan penyelundupan BBM," katanya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika