Kamis 23 May 2013 15:45 WIB

Gerindra: Kompensasi BLSM Suap Politik

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Karta Raharja Ucu
Seorang lansia menerima bantuan langsung tunai (BLT).
Foto: Antara/Eric Ireng
Seorang lansia menerima bantuan langsung tunai (BLT).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Gerindra mengkritik rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan BBM akan semakin melemahkan daya beli masyarakat miskin.

"Bisa dipastikan daya beli masyarakat akan semakin melemah," kata anggota Fraksi Gerindra, Fary Djemi saat membacakan pandangan umum fraksinya tentang RAPBN 2014 di sidang paripurna DPR, kompleks MPR/DPR, Senayan, Kamis (23/5).

Fary mengatakan, usaha pemerintah meringankan beban rakyat miskin lewat bantuan langsung tunai mandiri (BLSM) selama 5-6 bulan bukan solusi. Bagi Gerindra kebijakan BLSM tak lebih cermin ketidakmampuan pemerintah mengentaskan kemiskinan. "BLSM suap politik," ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dibangga-banggakan bersifat semu. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sebagian kecil kelompok masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah mengatasi masalah kemiskinan membuat klaim pertumbuhan ekonomi tidak bermakna apa-apa.

"Padahal semangat kita menyusun RAPBN adalah mengoptimalkan program pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa ini," kata Fary menegaskan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement