REPUBLIKA.CO.IDSURABAYA – Selama setahun terakhir ini, Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur bersama Kementerian Sosial (Kemensos) telah menutup 21 lokalisasi di Surabaya, Banyuwangi dan Malang. Sekarang ini, hanya tinggal tugas dari pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk memberikan pendampingan pada mantan PSK tersebut.
Adapun 21 lokalisasi itu terbagi menjadi, tiga di Kota Surabaya, 11 di Kabupaten Banyuwangi dan tujuh di Kabupaten Malang. Ke depan, lokalisasi terbesar se Asia Tenggara yakni, Dolly menjadi target penutupan akhir tahun.
Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pihaknya optimistis dapat menyelesaikan persoalan prostitusi bila upaya persuasif yang manusiawi diterapkan secara optimal. Terlebih, dia menilai, masyarakat Indonesia mempunyai pedoman keagamaan dan moral, sehingga selalu ada kesempatan untuk merubah citra diri.
“Cina saja negara atheis, tidak mempunyai lokalisasi untuk porstitusi, masa kita negara beragama tidak bisa menolaknya,” kata Salim saat menghadiri acara penutupan lokalisasi Tambakasri, Surabaya, Selasa (28/5).
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya akan memulangkan para PSK tersebut ke daerah asalnya Rabu (29/5) pagi,sekitar pukul 10.00. Lalu, untuk para PSK yang berasal dari kawasan tersebut, dia menyatakan, Kementrian Koperasi telah sepakat untuk membangun pasar tradisional di area itu, sehingga mereka dapat beralih profesi menjadi pedagang.
Dia menambahkan, kompensasi yang diberikan pada PSK tersebut merupakan dana dari Kementerian Sosial dan Pemprov Jatim sebesar Rp 1 miliyar. Ke depan hanya tinggal 2 lokalisasi lagi yang tersisa, termaksud Dolly. Namun, dana yang dibutuhkan untuk penutupan area tersebut dinilai cukup besar.
“Dolly butuh Rp 10 miliyar dan Barat Rp 4 miliar. Saya sudah ajukan permohonan dana, diharapkan akhir tahun ini bisa segera ditertibkan” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika