REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Boediono mengatakan, kalau ada pihak yang mengatakan pemerintah menjual aset negara, maka itu adalah kalimat politik mengingat seluruh kekayaan alam untuk kepentingan rakyat sesuai dengan UUD 45.
"Semua kekayaan alam adalah untuk rakyat sekalipun yang ada di tengah laut. Tidak ada yang kita jual ke asing," kata Boediono di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (8/6), menjawab pertanyaan seorang mahasiswa Universitas Andalas saat silaturahim dengan perwakilan pelajar SMA/SMK/MA/mahasiswa se-Sumbar.
Hadir dalam dalam acara itu Ibu Herawati Boediono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menpora Roy Suryo, Wamendikbud Musliar Kasim, Wamenkes Ali Gufron, serta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.
Boediono mengatakan, Indonesia bukan negara neoliberal, sekalipun saat ini sangat banyak perusahaan dan investor asing ada di Indonesia. Boediono menyebut, mereka datang untuk berusaha yang hasilnya juga untuk kepentingan rakyat.
Indonesia, kata Wapres, memang membutuhkan investor asing karena mereka memiliki modal kuat dan teknologi yang bagus. Wapres mengatakan, saat ini Indonesia belum terlalu mampu mengebor migas di lepas pantai sehingga kemampuan teknologi perusahaan asing sangat dibutuhkan.
"Masak kekayaan migas yang bisa untuk rakyat akan kita diamkan? Jadi kita membutuhkan teknologi asing tapi kekayaan alam itu tetap untuk rakyat apakah itu membiayai, antara lain kesehatan dan pendidikan," kata Boediono.
Wapres meminta masyarakat jangan terjebak dengan mazhab neoliberal karena teori itu sebenarnya tidak ada yang menjalankan, sekalipun negara maju."Terpenting adalah bagaimana mengelola sumber daya alam yang ada untuk kepentingan rakyat," katanya.
Boediono mengatakan pula jika ada BUMN yang "go public" untuk menjual sebagian aset atau sahamnya, maka jangan dinilai sedang menjual aset negara.
"BUMN melakukan go public bisa saja untuk mendapat nilai tambah seperti teknologi, modal tambahan, serta gaet mitra," kata Boediono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika