REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan Indonesia perlu melakukan diplomasi agar kuota haji Indonesia tidak dibatasi pemerintah Arab Saudi.
"Kalau perlu, Presiden langsung datang menemui raja Saudi. Saya menilai, bertemu langsung dengan raja Saudi jauh lebih efektif dibandingkan hanya sekadar mengirim surat," kata Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Sabtu.
Ketua Komisi Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu mengatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu langsung dengan raja Saudi, Indonesia akan terlihat lebih serius menyelesaikan permasalahan kuota haji.
Menurut Saleh, mengirim Menteri Agama Suryadharma Ali untuk melakukan lobi belum tentu efektif sebab jika hanya menteri yang datang, kemungkinan hanya akan dipertemukan dengan pejabat setingkat menteri atau bahkan hanya setingkat dirjen.
"Kalau itu yang terjadi, sedikit harapan jika pemerintah Saudi bisa memberikan kelonggaran yang diminta," ujar Wakil Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat itu.
Saleh mengatakan, dengan kuota yang sudah ada saat ini, jemaah haji Indonesia sudah harus dalam daftar tunggu hingga beberapa tahun. Artinya, kalau kuota dikurangi, berarti daftar tunggu itu semakin panjang.
Selain itu, kata Saleh, pengurangan kuota haji itu dilakukan secara tiba-tiba tanpa berkoordinasi dengan negara-negara Islam, khususnya yang memiliki jemaah haji terbesar seperti Indonesia.
Akibatnya, Kementerian Agama pasti akan kesulitan untuk menangani calon haji yang akan
diberangkatkan tahun ini.
"Kementerian Agama pasti akan kesulitan untuk menentukan siapa saja dari daftar yang ada yang diprioritaskan untuk berangkat," tuturnya.
Menurut Saleh, apabila pengurangan kuota itu diterapkan, jumlah jemaah haji yang ditunda keberangkatannya mencapai lebih dari 40.000 orang. Mengelola penundaan jemaah sebanyak itu tentu akan menyulitkan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika