REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah diminta mengevaluasi produksi dan distribusi bahan peledak. Hal ini setelah 250 dinamit hilang dalam perjalanan menuju Cigudeg, Bogor, Jawa Barat.

Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi mengatakan evaluasi penting agar bahan berbahaya tidak jatuh ke pihak tak bertanggung jawab. "Saya takut jatuh ke teroris," ungkapnya dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (28/6).

Helmy menguraikan pengetatan aturan distribusi bahan peledak pernah dilakukan pemerintah saat mengontrol distribusi bahan kimia termasuk pupuk. Saat itu, marak penggunaan bom rakitan berbahan pupuk.

"Sudah semestinya bahan berbahaya seperti ini dikontrol secara ketat, tidak dengan begitu saja distribusi tanpa pengawasan lebih," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Helmy mengingatkan Polri untuk tidak menyepelekan insiden hilangnya dinamit tersebut. Karena itu, dirinya berharap satuan intelijen juga ikut dilibatkan untuk menginvestigasi kasus dinamit.

"Mau tidak mau, intelijen juga harus diterjunkan agar jangan sampai kita kena 'strategic shock' dari teroris," tandas dia.

Sebelumnya sebuah truk bernomor polisi T-8952 bersama tiga truk lainnya mengambil dinamit dari gudang bahan peledak milik PT Multi Nitrotama Kimia (MNK) di Kalijati Subang, Jawa Barat, 26 Juni silam. Dinamit tersebut akan diantarkan ke PT Batusarana Persada yang berlokasi di Cigudeg, Bogor, Jawa Barat.

Diketahui, truk tersebut sempat singgah di daerah Marunda, Jakarta Utara, namun tidak ada barang muatan yang hilang. Ratusan dinamit yang disimpan dalam dua boks berisi 250 batang dinamit diketahui hilang, setelah supir memeriksa bagian terpal penutup dalam kondisi rusak dan terbuka di Cigudeg, Bogor, keesokan harinya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika