REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mendesak pemerintah segera mengatasi aksi para spekulan pengendali harga kebutuhan masyarakat demi kedaulatan pangan.

Manager Advokasi dan jaringan KRKP, Said Abdullah di Jakarta, Selasa (2/7), mengatakan sudah saatnya pemerintah memegang kendali dan bersikap tegas terhadap spekulan yang mengendalikan harga pangan di pasar.

Ia mengatakan pemerintah harus berpihak pada produsen dan konsumen, bukan justru sebaliknya. Selain itu pemerintah harus lebih kuat dari pengaruh para spekulan yang hanya mementingkan keuntungan kelompok mereka saja.

Said menilai saat ini pemerintah seolah kalah dari para pedagang dan spekulan. Sudah saatnya pemerintah memegang kendali, karena hanya dengan cara ini Indonesia mampu berdaulat pangan seperti amanat undang-undang pangan. Jika melihat kondisi pasar saat ini, Said mengatakan faktor spekulan sangat dominan dalam pengendalian harga. "Apa pemerintah sudah siap mengawal dan memastikan bahwa spekulan tidak bermain", katanya.

Karena jika tidak, menurut dia, setiap keputusan membuka keran impor terutama produk hortikultura maka sebenarnya pemerintah hanya sedang memfasilitasi para spekulan semata. Sebelumnya ia juga mendesak pemerintah tidak lagi mudah membuka kran impor untuk 13 produk hortikultura dengan alasan menjaga stabilitas harga pangan sebagai upaya antisipasi kenaikan harga BBM. Total impor 13 produk hortikultura tersebut mencapai 260.064 ton.

KRKP mendesak pemerintah untuk serius mengurus persoalan produksi dan impor pangan ini khususnya hortikultura. Dan semestinya pemerintah segera menghentikan resep jangka pendek dengan melakukan impor. Pemerintah, lanjutnya, harus mendukung dan memberikan perlindungan pada petani agar produksi terus meningkat dan secara perlahan impor terus bisa dikurangi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika