REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Badan Perencanaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta telah membahas masalah Penyertaan Modal Pemerintah dalam APBD perubahan 2013. Namun, hingga saat ini, pembagian angka Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 800 miliar untuk tiga BUMD belum ditentukan.
Kepala BPKD DKI Jakarta Endang Widjajanti mengatakan, hasil pembahasan PMP di Badan Anggaran akan dilanjutkan oleh rapat Komisi C. Pasalnya, PMP yang disetujui hanya Rp 800 miliar. Dari jumlah tersebut akan diprioritaskan pada PT Jakpro untuk membeli saham di PT Palyja.
"Jakpro mendapat PMP lebih tinggi sedangkan Bank DKI lebih rendah," kata dia di Balai Kota, Rabu (28/8).
Tingginya dana yang akan didapatkan PT Japro karena saat ini DKI Jakarta sangat bermasalah dengan air bersih.
Endang berharap pembahasan PMP tidak berlarut-larut agar pengesahan APBD perubahan tidak terlambat seperti APBD murni sebelumnya.
"Kalau pengesahan dan pertanggungjawaban tepat waktu, maka DKI Jakarta bisa dapat Dana Insentif Daerah Rp 2 miliar untuk APBD 2014," ujarnya.
Rencananya hari ini Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama DPRD akan menggelar rapat terkait RAPBDP 2013. Joko Widodo direncanakan menyampaikan pidato RAPBDP 2013 dihadapan anggota DPRD pukul 10.00 wib.
Ikuti Whatsapp Channel Republika