REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I Bidang Pertahanan Tubagus Hasanudin mengkritik sikap pemerintah yang cenderung menyalahgunakan kewenangan intelejen.

Menurutnya, menjelang Pemilu 2014 intelejen acap kali diberi tugas yang tidak menjadi tanggung jawab mereka. "Akhir-akhir ini pemerintah cenderung mudah sekali memanfaatkan aparat intelejen untuk tugas-tugas yang tidak menjadi tanggung jawab mereka," kata Hasanudin ketika dihubungi Republika, Senin (21/10).

Politikus PDI Perjuangan ini mencontohkan pelibatan lembaga sandi negara (lemsaneg) dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Menurutnya, kerjasama yang dibangun KPU dengan lemsaneg semestinya tidak dibiarkan pemerintah.

Hal ini karena sebagai sebuah lembaga intelejen tidak sepatutnya lemsaneg terlibat dalam kegiatan sipil seperti pemilu. "Pemerintah membiarkan lembaga sandi/intel ini terlalu masuk dalam ranah publik yang bukan menjadi tanggung jawabnya," ujarnya.

Di sejumlah negara seperti Singapura, Australia, dan Amerika Serikat, tidak ada satupun contoh yang memperlihatkan campur tangan intelejen dalam hajatan sipil. Hasanudin mengatakan, pelibatan lemsaneg dalam penyelenggaraan pemilu bisa mengganggu imej intelejen Indonesia di mata dunia.

"Lemsaneg yang di Singapura bernama Internal Security Departement, atau di Amerika bernama National Security Agent, dan di Australia bernama Australia Security Internal Organisation tak pernah ikut campur urusan pemilu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika